Pengertian IKN: Sejarah, Regulasi, Dampak hingga Zonasi

Pengertian IKN (Ibu Kota Negara) dapat dipahami secara luas sebagai bagian penting dari suatu negara.

Ibu Kota Negara (IKN) adalah istilah yang merujuk pada sebuah kota di mana pemerintah suatu negara beroperasi.

Di Indonesia, rencana pemindahan IKN telah menjadi topik yang cukup hangat dalam beberapa tahun terakhir.

Berikut penjelasan lengkap tentang pengertian IKN hingga pembagian zonanya!

Baca Juga: Makna Sila ke-2 Pancasila dan Contoh Pengamalan di Kehidupan

Pengertian IKN

Pengertian IKN merupakan kota utama dalam suatu negara yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan administrasi.

Di dalamnya, berbagai lembaga penting negara seperti istana kepresidenan, parlemen, dan kantor-kantor pemerintah berada.

IKN tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga sering menjadi simbol kekuasaan dan identitas nasional, serta pusat budaya dan ekonomi yang penting.

Dalam konteks Indonesia, istilah IKN menjadi sangat relevan terkait dengan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Tujuan utama dari pemindahan ini adalah untuk mengurangi beban berbagai masalah urban di Jakarta, seperti kemacetan dan polusi, serta mendistribusikan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sejarah IKN

Menurut informasi dari laman Kementerian Keuangan RI, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sudah mulai dibahas sejak era Presiden Soekarno pada 17 Juli 1957.

Pada saat itu, Soekarno mengusulkan Palangkaraya sebagai kandidat lokasi IKN baru, dengan harapan menunjukkan kepada dunia kemampuan Indonesia dalam membangun sebuah ibu kota yang modern.

Meskipun begitu, rencana ini tidak pernah terlaksana dan hanya menjadi pembahasan singkat, sementara Jakarta ditetapkan sebagai IKN melalui UU Nomor 10 tahun 1964 yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1964.

Selama era Orde Baru pada 1990-an, ide pemindahan IKN muncul lagi dengan Jonggol sebagai kandidat lokasi, tetapi ide tersebut juga tidak direalisasikan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, gagasan untuk memindahkan IKN muncul kembali akibat masalah kemacetan dan banjir di Jakarta.

Ada tiga opsi yang dipertimbangkan, yakni mempertahankan Jakarta sebagai IKN dengan melakukan perbaikan, menjadikan Jakarta sebagai IKN namun memindahkan pusat pemerintahan ke tempat lain, atau membangun IKN baru.

Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo kembali mengangkat isu ini sebagai strategi untuk menciptakan keseimbangan pembangunan ekonomi dan distribusi populasi di seluruh Indonesia.

Isu ketidakseimbangan ekonomi dan populasi di Pulau Jawa menjadi alasan utama di balik pemikiran ini.

Dengan demikian, pemindahan IKN tidak hanya bertujuan mengubah lokasi fisik pusat pemerintahan, tetapi juga menginisiasi transformasi budaya kerja, perubahan paradigma, dan persiapan sumber daya manusia yang lebih komprehensif.

Baca Juga: Mengenal Letak Geografis Negara ASEAN Berdasarkan Peta

Regulasi Terkait IKN

Pemindahan dan penetapan IKN diatur dalam beberapa regulasi. Melansir dari laman resmi IKN, berikut regulasi terkaitnya:

• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
• Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
• Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara
• Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara
• Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042
• Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara
• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Selain regulasi di atas, ada beberapa aturan lain yang terkait dengan IKN dan dapat kamu akses melalui laman resminya.

Dampak Pemindahan IKN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur memiliki berbagai dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek, berikut penjelasannya:

1. Meningkatnya Perekonomian Nasional

Pemindahan IKN akan memaksimalkan penggunaan sumber daya potensial di luar Jawa, seperti energi terbarukan dan sumber daya alam lainnya.

Hal ini akan meningkatkan perekonomian nasional dan mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan.

2. Meningkatkan Perdagangan Antar-Wilayah

Pemindahan IKN akan meningkatkan perdagangan antar wilayah di Indonesia, terutama di provinsi yang menjadi lokasi IKN baru.

Banyak wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan.

3. Pemerataan Pembangunan

Pemindahan IKN bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Hal ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah non-Jawa.

4. Investasi dan Pembangunan Infrastruktur

Pemindahan IKN akan mendorong investasi di provinsi IKN baru dan sekitarnya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang lebih baik akan meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional, seperti sektor jasa.

Baca Juga: 10 Gambar Bendera Negara di ASEAN dan Maknanya, Simak!

Pembagian Zonasi IKN

Sebagai superhub, wilayah IKN dibagi menjadi beberapa kluster.

Kluster Ekonomi:

1. Kluster Industri Teknologi Bersih
2. Kluster Farmasi Terintegrasi
3. Kluster Industri Pertanian Berkelanjutan
4. Kluster Ekowisata dan Wisata Kesehatan
5. Kluster Bahan Kimia dan Produk Turunan Kimia
6. Kluster Energi Rendah Karbon

Kluster Pendukung:

1. Kluster Pendidikan Abad ke-21
2. Smart City dan Pusat Industri 4.0

Selain IKN Nusantara, ada beberapa wilayah lain yang diperuntukkan sebagai daerah pendukung, yakni:

• Samarinda: Sebagai 'jantung' dengan perannya sebagai pusat sejarah Kalimantan Timur dengan energi terbarukan
• Balikpapan: Sebagai ‘otot’, yang berfungsi sebagai simpul hilir migas dan logistik Kalimantan Timur

Secara keseluruhan, Kalimantan Timur berperan sebagai ‘paru-paru’ dengan memperkuat pertanian hulu dan pusat wisata alam.

Hal ini diharapkan dapat menjadi pemicu pembangunan Indonesia Timur.

Baca Juga: 25 Ide Lomba 17 Agustus yang Seru, Meriahkan HUT RI!

Demikian informasi seputar pengertian IKN, regulasi, hingga zonasinya.

Dengan disahkannya IKN yang baru, diharapkan dapat tercapainya pemerataan pembangunan di Indonesia.